Jakarta, 2025 — Isu Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK kembali menjadi sorotan serius. DPR RI bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengangkat usulan agar SLIK OJK diubah atau dihapus, karena dianggap menghambat akses KPR, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Penyebab Persoalan

• Menurut data, sekitar 70% calon debitur KPR bersubsidi mengalami hambatan pada SLIK. Kompas

• Banyak pengembang menyatakan bahwa calon pembeli yang ingin KPR FLPP justru ditolak bukan karena faktor pendapatan atau jaminan, melainkan karena catatan di SLIK. detikcom

• Isu ini mendorong pertemuan antara Kementerian PKP, OJK, dan perwakilan pengembang untuk mencari solusi. detikcom

Usulan Penghapusan atau Perubahan SLIK

• Wakil Ketua Komisi V DPR, Syaiful Huda, mendukung usulan agar SLIK “di-hapuskan di angka tertentu” atau di-“diputihkan” untuk memudahkan MBR mengakses KPR. detikcom

• Menteri PKP, Maruarar Sirait (Ara), telah menemui OJK sebanyak beberapa kali untuk membahas masalah ini. detikcom+2Antara News+2

• Bahkan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta BP Tapera untuk mendata calon debitur yang terhambat SLIK agar dapat diusulkan skema pemutihan. Antara News

Respons dari OJK

• OJK menyatakan bahwa SLIK bersifat netral: “bukan daftar hitam,” melainkan sistem informasi keuangan yang membantu bank dalam menilai risiko kredit. OJK Portal+1

• Namun, OJK juga mencatat bahwa sebagian kecil calon pengaju KPR subsidi memang menghadapi masalah SLIK. Dari ribuan pengajuan, hanya beberapa ribu yang diduga terhambat karena catatan di sistem SLIK. Antara News

• Untuk menanggapi keluhan, OJK membentuk satgas khusus KPR subsidi dan membuka kanal pengaduan melalui nomor 157 untuk calon debitur yang merasa dirugikan. pkp.go.id

Risiko dan Tantangan Usulan Hapus / Perubahan

• Meski permintaan penghapusan atau “pemutihan” SLIK didengungkan, Menteri Keuangan Purbaya menyatakan bahwa skema penghapusan kredit macet di bawah Rp 1 juta bukanlah solusi utama untuk mempercepat penyaluran FLPP. Antara News+1

• Ada kekhawatiran bahwa menghapus catatan kredit bisa meningkatkan risiko kredit macet karena hilangnya informasi riwayat kredit.

• Untuk menjaga keseimbangan, perlu regulasi dan koordinasi kuat antara OJK, PKP, perbankan, dan pengembang agar kebijakan tidak menyudutkan aspek manajemen risiko.

Implikasi untuk Calon Pembeli dan Pasar Properti

• Jika usulan penghapusan atau penyederhanaan SLIK disetujui, akses KPR — terutama untuk rumah subsidi — bisa jauh lebih mudah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

• Developer dan perbankan bisa meningkatkan penyaluran KPR subsidi, karena lebih banyak calon debitur yang layak tetapi sebelumnya terhalang oleh catatan kredit.

• Akses rumah menjadi lebih adil dan inklusif, sekaligus mendorong pertumbuhan sektor perumahan di segmen menengah–bawah.

Kesempatan Emas untuk Investasi Rumah Sekarang

Melihat dinamika kebijakan ini, ini saat yang tepat bagi Anda untuk mempertimbangkan kepemilikan rumah melalui KPR. Karena:

• Pemerintah dan DPR aktif mencari solusi agar KPR bisa lebih mudah diakses oleh MBR.

• Usulan penghapusan atau pemutihan SLIK OJK bisa membuka jalan untuk pengajuan KPR menjadi lebih lancar.

• Sebagai pengembang, kami siap mendukung aspirasi ini dengan menawarkan rumah di lokasi strategis Bekasi — dekat tol, fasilitas publik, dan komunitas berkembang.

Kami memiliki beberapa proyek perumahan unggulan:

• Pesona Kiara – Babelan Kota

• Selaras Matsurika – Kebalen

• Selaras Azusai – Tarumajaya

Dengan program KPR dan kemudahan (promo, diskon, atau skema cicilan) dari kami, Anda bisa mengamankan hunian sekarang sebelum kebijakan ini benar-benar berubah dan nilai properti naik.

📞 Segera hubungi tim marketing kami untuk konsultasi KPR, simulasi cicilan, dan survei lokasi secara gratis!